Pernikahan Putri Rizieq Shihab Menjadi Trending Bisnis Hingga Pelabuhan

Pernikahan yang sedang gempar dan menjadi trending pada saat ini adalah pernikahan dari putri Rizieq. Pernikahan dengan sosok Irfan Alaydrus tersebut masih belum banyak diketahui secara jelas oleh public. Selain itu, marga yang dimiliki pada belakangnya yaitu ‘Alaydrus’ dianggap sebuah bukan sosok yang biasa saja.

Banyak yang menilai jika menantu dari Rizieq tersebut berasal dari kalangan keluarga tidak biasa. Perlu diketahui lebih lanjut lagi jika marga Alaydrus tersebut merupakan salah satu marga dalam Alawiyyin. Ini merupakan marga atau sebutan bagi kaum masih memiliki nasab (pertalian darah) dengan Nabi Muhammad SAW.

Hal yang mengemparkan adalah ketika pengusaha Rizieq meminta pemerintah untuk menaikkan kapasitas dari resepsi pernikahan putrinya tersebut. Ini menjadi salah satu berita trending di dalam ekonomi dan bisnis yang dimulai pada tanggal 15 November 2020 kemarin sejak permintaan berlangsung.

Pernikahan dari putri Front Pembela Islam (FPI) tersebut bersamaan dengan berita mengenai Pelabuhan pada Kawasan Ekonomi Khusus Maloy yang masih menunggu izin operasional. Pelabuhan pada daerah Kalimantan Timur tersebut, masih belum dapat melakukan aktivitasnya karena belum mendapatkan perizinan resmi.

Di dalam pernikahan yang digelar pada resepsi Putri Pengusaha Perikanan Rizieq tersebut terdapat banyak kerumunan. Banyak pengusaha mempertanyakan sikap dari pemerintah mengenai kasus tersebut. Kerumunan sudah berlangsung tersebut patut untuk dipertanyakan oleh para Perkumpulan Perlengkapan Perikanan.

Sedangkan pada sisi lainnya KKP menggandeng Dinas Kelautan sedang terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik bagi perikanan pada Nusa Tenggara Barat. Mereka berikhtiar untuk bisa mendapatkan sertifikasi eco – label dari Internasional di dalam pengelolaan perikanan kakap dan kerapu Teluk Saleh, Sumbawa ini.

Acara Pernikahan Milik Pengusaha Rizieq Meminta Pemerintah Naikkan Kapasitas Resepsi

Banyak protes yang diajukan terutama oleh Ketua Umum Perkumpulan Wirausaha Perlengkapan Pernikahan jika pemerintah harus lebih membuka mata. Pemerintah harus adil terhadap semua pengusaha pada bidang event organizer kata Andie Oyong ketika pernikahan Putri Pemimpin Font Pembela Islam (FPI) diadakan.

Ia memberikan protes dengan meminta pemerintah untuk dapat menaikkan kapasitas dari resepsi sebanyak 50 % hingga 100 %, kepada pemerintah pada Daerah DKI Jakarta tersebut. Ia beranggapan jika terdapat satu kelonggaran, maka semua dapat diberikan kelonggaran juga yang sama.

Ini berarti semua acar pernikahan dapat diberikan kelonggaran untuk mengadakan pernikahan secara lebih besar. Pengusaha bidang event organizer tersebut meminta kelonggaran dan persetujuan dari pemerintah untuk mengadakan resepsi tersebut dengan kapasitas lebih besar untuk kedepannya.

Seperti yang sudah diketahui, Rizieq Shihab tersebut telah menikahkan putrinya yang bernama Syarifah Najwa dengan Irfan Alaydrus di Sabtu 14 November 2020 kemarin. Acara tersebut bersamaan dengan diperingatinya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan pada daerah Pertamburan, Jakarta Pusat.

Di acara tersebut dihadiri oleh masa secara besar – besaran. Jika dilihat dari pembagian masker yang dilakukan oleh Bandan Nasional Penanggulangan Bencana, sudah sebanyak 20 ribu masker telah dibagikan kepada semua tamu acara perhelatan tersebut. Ini sesuai dengan isi Surat Edaran Kepala Dinas mengenai acara pernikahan.

Jika dari Surat No 372/SE/2020 seharusnya acara pernikahan memiliki ketentuan saat ini dihadiri oleh hanya sebanyak 25 % tamu dari kapasitas total ruang resepsi sudah disediakan. Andie tersebut merasa kecewa dengan pemerintah yang dianggap tidak adil ketika tidak menerapkan peraturan tersebut pada resepsi kemarin.

Terdapat Kerumunan pada Acara Pernikahan Putri Rizieq

Kerumunan pada pernikahan putri Font Pembela Islam (FPI) tersebut, dianggap ambigu dan sudah menyalahi aturan sudah berlaku. Selain itu, pemerintah dianggap tidak berlaku adil kepada semua even organizer yang melakukan pekerjaan untuk merancang berbagai macam acara perhelatan pada masa pandemic Covid – 19 sekarang.

Pemerintah DKI Jakarta juga dianggap tidak konsisten dalam menjalankan peraturan sudah dibuat tersebut. Padahal selama kampanye untuk sosialisasi tidak ada kerumunan sudah dituruti oleh masyarakat. Namun kejadian di dalam pernikahan putri Rizieq ini menjadi sebuah kejadian ambigu dan perlu untuk dipertanyakan.

Ini tentu saja sudah melanggar peraturan kesehatan juga protocol sudah berlaku dan disusun oleh pemerintah sendiri. Sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku ini, jika kerumunan tidak diperbolehkan untuk diadakan karena sangat berbahaya dan berpotensi untuk menyebabkan ada penularan virus corona.

Maka dari itu, even dari pernikahan kemarin sudah memberikan rasa ketidak adilan bagi banyak pihak. Resepsi yang diadakan sudah menyalahi aturan berlaku dan membuat banyak pihak mengajukan protes. Selain itu, Andie juga mempertanyakan apakah perturan hanya berlaku pada sekelompok tertentu saja?

Prinsip kemanusiaan juga dipertanyakan dengan ada acara ini di dalam kerumunan besar. Banyak yang mempertanyakan kebijakan dari pemerintah ketika mereka sudah memberikan kelonggaran di saat sedang diadakan resepsi ini apakah benar – benar hanya dilaksanakan begitu saja oleh sekelompok tertentu?

Dari KKP dan NTB Selidiki Sertifikasi Pengelolaan Ikan Kerapu

KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah Nusa Tenggara Barat sedang melakukan beberapa usaha untuk membuat Pelabuhan mendapatkan izin untuk mengelola perikanan. Izin ini berasal dari eco – label Internasional untuk mengelola perikanan kakap dan kerapu.

Ini akan diadakan di daerah kawasan Teluk Saleh, Sumbawa jika izin sudah didapatkan dari pihak berwenang ini. Koordinator dari Kelompok PSDI LPTPK yaitu Direktoral Jendral Perikanan Tangkap (KKP) sudah mengatakan jika perikanan kakap dan kerapu merupakan sumber ekonomi penting.

Besweni sudah mengatakan jika sumber perikanan kedua jenis ini juga merupakan komoditas penting baik secara ekonomi atau pun secara ekologi bagi kesejahteraan alam laut. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai macam pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengelola ikan ini.

Diharapkan pengelolaan berkelanjutan bisa memberikan dampak baik dan keadilan di dalam perikanan kakap dan kerapu ini. Seperti yang sudah diketahui Teluk Saleh merupakan salah satu wilayah di Provinsi NTB yang memberikan sumbangan produksi ikan kakap dan kerapu utama di wilayah ini.

Dari data sudah tercatat, jika hasil sumbangan kakap dan kerapu di Teluk Saleh mendapatkan skor cukup baik untuk digunakan sebagai aspek lingkungan hidup pada daerah sana. Namun perlu diperhatikan jika kondisi ini perlu ditingkatkan kembali demi menjaga kelestarian dari ekosistem perikanan.

Pelabuhan Pada Daerah Ekonomi Khusus Maloy Menunggu Izin Operasional

Pelabuhan di daerah Ekonomi Khusus Maloy ini diestimasikan akan selesai di akhir tahun pada daerah Kalimantan Timur tersebut dan masih menunggu izin operasional resmi. Direktur Pelabuhan Subagiyo mengatakan jika di sana sudah diadakan uji coba mengenai kapal untuk digunakan sebagai standar sesuai perintah.

Selanjutnya tinggal fasilitas lain di dalam pelabuhan seperti trestel dan dermaga untuk diselesaikan hingga perizinan keluar dari pihak pemerintah. Sedangkan pengerjaan dari pekerjaan di sisi darat sudah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah setempat sembari menunggu surat izin tersebut.

Pelabuhan ini merupakan proyek besar dan direncanakan akan memiliki kapasitas sebanyak 5 hektar jika sudah menjadi sebuah pelabuhan sebenarnya. Ini merupakan investasi dari pemerintah sebanyak Rp 23 miliar yang diambilkan dari APBN sudah terencana di dalam pendanaan pemerintah sekarang.

Dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sudah menyampikan jika pada tahun 2020 saat ini, akan terdapat 2 buah proyek Nasional akan diselesaikan. Infrastruktur tersebut tentu saja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan di negara Indonesia sendiri.